Pengawasan Aktivitas Perikanan: Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Illegal Fishing


Pengawasan aktivitas perikanan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup sumber daya laut. Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan perikanan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus berupaya dalam menanggulangi praktik illegal fishing ini.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pengawasan aktivitas perikanan harus ditingkatkan untuk mengurangi kasus illegal fishing di perairan Indonesia. “Kita harus terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perikanan agar illegal fishing dapat dicegah dengan lebih baik,” ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan patroli di perairan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memantau aktivitas para nelayan dan mengidentifikasi potensi illegal fishing. “Kami terus melakukan patroli di perairan Indonesia untuk menjamin keberlangsungan perikanan di negara kita,” kata Kepala Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), Agus Suherman.

Tak hanya itu, pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memperkuat pengawasan aktivitas perikanan. “Kerja sama dengan lembaga internasional sangat penting dalam memerangi illegal fishing. Kita harus bersinergi untuk melindungi sumber daya laut kita,” tambah Edhy Prabowo.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice, Susan Herawati, pengawasan aktivitas perikanan harus dilakukan secara ketat dan konsisten. “Pengawasan yang ketat dan konsisten adalah kunci dalam menanggulangi illegal fishing. Kita harus bekerja sama untuk menjaga keberlanjutan perikanan di Indonesia,” ujarnya.

Dengan adanya upaya pemerintah dalam pengawasan aktivitas perikanan, diharapkan illegal fishing dapat diminimalisir dan sumber daya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya laut kita. Mari bersama-sama menjaga keberlanjutan perikanan di Indonesia,” tutup Edhy Prabowo.