Menangkal kejahatan laut merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjaga keamanan di perairan Indonesia. Peran penegakan hukum dalam hal ini menjadi sangat vital, karena merekalah yang bertugas untuk menegakkan aturan dan melindungi kepentingan masyarakat dari ancaman kejahatan laut.
Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, penegakan hukum di laut harus diperkuat guna mengatasi berbagai masalah kejahatan yang terjadi. “Kita harus meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum, seperti TNI AL, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya, guna menangkal kejahatan laut yang semakin berkembang,” ujarnya.
Salah satu kejahatan laut yang sering terjadi adalah penyelundupan barang ilegal, seperti narkotika dan senjata api. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi keamanan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan terkoordinasi dengan baik untuk menekan angka kejahatan laut.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, perlunya penegakan hukum yang kuat di laut tidak hanya untuk mencegah kejahatan, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. “Keberlanjutan ekosistem laut juga sangat bergantung pada penegakan hukum yang baik, karena kejahatan laut dapat merusak lingkungan laut yang sangat rentan,” katanya.
Dalam upaya menangkal kejahatan laut, kolaborasi antar negara juga menjadi hal yang sangat penting. “Kerjasama antar negara dalam bidang penegakan hukum laut sangat diperlukan untuk menekan angka kejahatan yang semakin meningkat,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Dengan adanya peran penegakan hukum yang kuat dan kerjasama yang baik antar lembaga penegak hukum, diharapkan kejahatan laut di Indonesia dapat ditekan dan keamanan di perairan dapat terjaga dengan baik. Menjaga keamanan laut adalah tanggung jawab bersama, dan semua pihak harus berperan aktif dalam menangkal kejahatan laut demi kepentingan bersama.