Pada saat terjadi kecelakaan laut, peran pemerintah sangatlah penting dalam penanganannya. Peran pemerintah dalam penanganan darurat kecelakaan laut mencakup berbagai aspek mulai dari penyediaan bantuan medis, evakuasi korban, hingga investigasi penyebab kecelakaan.
Menurut Direktur Utama Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsdya TNI Bagus Puruhito, “Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menangani kecelakaan laut. Kehadiran pemerintah sangat diperlukan untuk koordinasi seluruh upaya penyelamatan dan evakuasi korban.”
Selain itu, peran pemerintah juga mencakup upaya pencegahan kecelakaan laut. Menurut data dari Kementerian Perhubungan, sebagian besar kecelakaan laut disebabkan oleh faktor human error dan kurangnya pemeliharaan kapal. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan kapal dan pelatihan bagi awak kapal.
Dalam penanganan kecelakaan laut, kerjasama antara pemerintah, lembaga SAR, TNI AL, dan masyarakat sangatlah penting. “Kami selalu siap bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani kecelakaan laut. Koordinasi yang baik akan mempercepat proses evakuasi dan penyelamatan korban,” ujar Kepala Bakamla RI Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.
Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai regulator sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. “Pemerintah harus memiliki regulasi yang ketat dalam hal keselamatan pelayaran agar kecelakaan laut dapat dicegah sejak dini,” ujar pakar kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Slamet Soedarsono.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan darurat kecelakaan laut sangatlah krusial. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga SAR, TNI AL, dan masyarakat untuk memastikan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. Semoga dengan upaya bersama, kecelakaan laut dapat diminimalisir dan korban dapat diselamatkan dengan cepat dan tepat.