Hukum maritim memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan rawan terhadap berbagai jenis kejahatan seperti penyelundupan narkoba, pencurian ikan, dan perompakan kapal. Oleh karena itu, peran hukum maritim dalam hal ini tidak bisa dianggap remeh.
Menurut Kepala Bakamla RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, hukum maritim merupakan landasan yang sangat penting dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. “Hukum maritim memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menindak tindak pidana laut dengan tegas dan efektif,” ujarnya.
Salah satu contoh peran hukum maritim dalam penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola potensi sumber daya laut di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi ilegal dan melindungi keberlanjutan ekosistem laut.
Tak hanya itu, hukum maritim juga mencakup peraturan tentang batas-batas laut wilayah Indonesia, pengelolaan sumber daya laut, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan laut. Dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan di laut Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, implementasi hukum maritim dalam penanggulangan tindak pidana laut masih belum maksimal. “Masih banyak kendala dalam penegakan hukum di laut, mulai dari minimnya sarana dan prasarana, hingga masalah koordinasi antara lembaga terkait,” ujarnya.
Dengan demikian, perlu adanya sinergi antara berbagai pihak terkait, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia. Hanya dengan kerjasama yang baik dan kesadaran akan pentingnya menjaga laut, kita dapat mewujudkan laut Indonesia yang aman dan bersih dari tindak pidana laut.